suarasurabaya.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur diminta tak terpengaruh desakan yang dilakukan beberapa organisasi menjelang proses penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur pada 14 Juli 2013 mendatang.
"Hari ini ada dua organisasi yang datangi KPU. Kami berharap KPU tetap netral dan tak terpengaruh desakan siapapun," kata Nugroho, Koordinator Aliansi Wong Cilik Bersatu Jawa Timur ketika berbincang dengansuarasurabaya.net, Kamis (11/7/2013).
Nugroho melihat, KPU Jawa Timur saat ini sudah mencoba netral. Salah satunya dengan meloloskan Eggy-Sihat merupakan bukti jika KPU tidak memihak siapapun dan bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Sekadar diketahui, jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada 14 Juli mendatang, KPU memang dalam sorotan. Ini setelah adanya dualisme dukungan dari PPNUI dan PK, dimana Ketua Umum PPNUI dan PK mendukung Khofifah-Herman, sedangkan Sekjen PPNUI dan PK mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Menurut Nugroho, dalam menyikapi dualisme ini, KPU harus tegas. "KPU harus berpedoman dengan hukum yang berlaku, jangan memihak. Kalau dua parpol ini secara administrasi tidak lengkap ya jangan dipaksakan," kata dia.
Dia berharap, pelkada kali ini bisa menjadi acuan bagi seluruh pilkada di Indonesia. Karenanya, netralitas KPU harus benar-benar dijaga. (fik)
"Hari ini ada dua organisasi yang datangi KPU. Kami berharap KPU tetap netral dan tak terpengaruh desakan siapapun," kata Nugroho, Koordinator Aliansi Wong Cilik Bersatu Jawa Timur ketika berbincang dengansuarasurabaya.net, Kamis (11/7/2013).
Nugroho melihat, KPU Jawa Timur saat ini sudah mencoba netral. Salah satunya dengan meloloskan Eggy-Sihat merupakan bukti jika KPU tidak memihak siapapun dan bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Sekadar diketahui, jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada 14 Juli mendatang, KPU memang dalam sorotan. Ini setelah adanya dualisme dukungan dari PPNUI dan PK, dimana Ketua Umum PPNUI dan PK mendukung Khofifah-Herman, sedangkan Sekjen PPNUI dan PK mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Menurut Nugroho, dalam menyikapi dualisme ini, KPU harus tegas. "KPU harus berpedoman dengan hukum yang berlaku, jangan memihak. Kalau dua parpol ini secara administrasi tidak lengkap ya jangan dipaksakan," kata dia.
Dia berharap, pelkada kali ini bisa menjadi acuan bagi seluruh pilkada di Indonesia. Karenanya, netralitas KPU harus benar-benar dijaga. (fik)
No comments:
Post a Comment