Australia Diduga Bantu Penyadapan AS di Asia

BEIJING—Sejumlah negara Asia, termasuk Cina dan Indonesia, meminta penjelasan dari Amerika Serikat (AS) dan Australia terkait laporan media bahwa Australia membantu AS mengumpulkan intelijen di kawasan Asia.

Dalam laporan Kamis, surat kabar Sydney Morning Herald menyitir isi dokumen Edward Snowden dan seorang mantan intelijen Australia. Artikel tersebut menyebut  fasilitas di dalam Kedutaan Besar Australia di negara-negara Asia digunakan untuk menyadap percakapan telepon dan mengumpulkan data. Kegiatan tersebut  dikoordinasikan dengan AS. Laporan itu menyebutkan fasilitas kedubes tersebut dioperasikan Direktorat Sinyal Pertahanan Australia.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina mendesak pemerintah asing untuk tidak menggunakan fasilitas diplomatik untuk mengganggu keamanan nasional Negeri Tirai Bambu.

“Cina sangat mengkhawatirkan laporan ini. Cina meminta klarifikasi dan penjelasan pihak AS,” sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying dalam konferensi pers pada Kamis, seperti terungkap dalam situs kementerian.

Situs resmi tersebut juga turut menyitir permintaan Hua agar Kedubes asing di Cina mematuhi Konvensi Wina serta pakta lain. Hua meminta mereka untuk “tidak terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan status mereka, atau yang mengancam keamanan serta kepentingan Cina.”

Di Indonesia, Kedutaan Besar Australia menyatakan Duta Besar Greg Moriarty telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri, Jumat lalu, guna membahas tuduhan mengenai keterlibatan Australia dalam kegiatan penyadapan. Moriarty “secara cermat mencatat persoalan yang diangkat” dan akan melaporkan hal ini ke Canberra, kata kedutaan tersebut.

Jumat lalu di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia memanggil diplomat Australia dan secara resmi melayangkan nota protes. Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengungkap kekhawatiran pemerintahannya di depan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam pertemuan multilateral Samudra Hindia di Perth. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan laporan media telah “menimbulkan kemarahan di antara rakyat Malaysia.”

“[Anifah] menekankan bahwa aktivitas tersebut bukan sesuatu yang biasa dilakukan antar mitra, karena dapat merusak hubungan antar negara,” demikian terungkap dalam pernyataan Kemlu Malaysia.

Dalam laporan media tersebut, kedutaan Australia yang diduga terlibat dalam kegiatan intelijen mencakup di Jakarta, Bangkok, Hanoi, Beijing dan Dili, serta  Komisi Tinggi di Kuala Lumpur dan Port Moresby, Papua Nugini.

Program tersebut melibatkan “Lima mata”—Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan AS sendiri—seperti dirilis surat kabar Der Spiegel sebelumnya.

Sumber : The Wall Street Journal

SBY disadap, kinerja intelijen lemah

MEDAN - Penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia yang diduga dilakukan melalui kantor kedutaan kedua negara menyalahi norma dan aturan hubungan diplomatik. Namun dibalik itu semua, seharusnya panyadapan pembicaraan kepala negara dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pejabat tinggi Indonesia, tak akan terjadi jika intelijen Indonesia bekerja maksimal. Meski penyadapan bertentangan dengan hukum internasional karena tindakan tersebut menabrak norma yang diatur dalam Konvensi Hubungan Diplomatik, namun tetap saja negara-negara berkuasa akan melakukan aksi penyadapan. Ada beberapa faktor kenapa negara berkuasa seperti Amerika dan Australia melakukan penyadapan, yakni Indonesia sangat mempengaruhi konstalasi dunia dalam bidang ekonomi dan kerjasama militer saat ini. Semakin tumbuhnya investasi China di Indonesia dan membanjirnya produk China membuat negara-negara Barat khawatir terhadap Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Faktor lain yang menyebabkan aksi penyadapan adalah menjelang Pemilihan Presiden 2014, negara Barat berkepentingan 'memantau bagian terdalam' Indonesia. "Amerika akan terus mencari akal agar investasi mereka besar di Indonesia. Dan saingan utama ber- investasi di Indonesia adalah China," kata pengamat intelijen Sahat Simatupang kepada Waspada Online, di Medan, siang ini. Mestinya, kata Sahat, pemerintah melalui Presiden tidak usah kaget ketika ada isu penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Menurut Sahat, Presiden sebagai pemegang kendali intelijen yang memperolah informasi dari intelijen negara mestinya mengevaluasi kegagalan Indonesia mengantisipasi aksi penyadapan itu. "Petugas intelijen Indonesia berlapis-lapis. Ada intelijen negara (BIN), ada intelijen keamanan (polisi), ada fungsi intelijen sandi negara dan ada intelijen dari tiga Matra TNI. Mesti nya tidak mudah bagi negara mana pun menyadap jalur percakapan penting Presiden maupun pejabat negara jika fungsi intelijen berjalan normal dan maksimal," kata Sahat yang akan mengikuti kunjungan program kepemimpinan internasional di Amerika, Maret 2014. Intelijen Indonesia, menurut Sahat masih disibukkan dengan urusan dalam negeri seperti 'membedah' penggerak demo buruh dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Malah BIN juga dilibatkan dalam mengawasi kerahasiaan ujian calon pegawai negeri sipil yang dilaksanakan kemarin (Minggu 3 November 2013)," ujar Sahat. Intelijen negara, menurut Sahat tidak boleh masuk pada ranah yang bukan gangguan negara. Jika ini terjadi terus menerus akan mengecilkan dan melemahkan peran intelijen negara terhadap kewaspadaan perang spionase. Gangguan nyata terhadap Indonesia saat ini, kata Sahat melanjutkan adalah perang kepentingan investasi negara Barat dengan Cina. "Di tengah-tengah pertarungan Barat dengan Cina di Indonesia mulai muncul kepentingan negara-negara Timur Tengah dan India berinvestasi. Jika Presiden terpiih hasil pemilihan 2014 tidak 'merangkul dan mendamaikan' perang kepentingan investasi di Indonesia dengan kebijakan pemerintah, dikhawatirkan stabilitas ekonomi Indonesia akan goyah pasca Pilpres 2014," tutur Sahat. Presiden SBY, imbau Sahat mesti nya memerintahkan intelijen negara agar mengusut aksi penyadapan serta jalur pembicaraan mana saja yang sempat disadap Amerika maupun Australia. Tujuan nya menurut Sahat agar Presiden mengetahui pembicaraan mana saja yang sudah sampai ke telinga pemimpin kedua negara itu. "Tidak cukup hanya protes dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa saja. Presiden SBY mestinya memerintahkan intelijen negara menyelidiki isi pembicaraan yang disadap sekaligus mempersiapkan upaya agar aksi serupa tidak terulang dan jangan hanya menunggu penjelasan resmi Amerika dan Australia atas aksi penyadapan itu," kata Sahat. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha, menyesalkan bila penyadapan benar terjadi. Presiden meminra Menlu berkomunikasi dan melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Kabar disadapnya pemerintah Indonesia termuat dalam berita pada media Jerman dan Sydney Morning Herald tanggal 31 Oktober 2013. Surat kabar terbesar Australia itu mengungkap adanya fasilitas penyadapan di Kantor Kedutaan Australia di Jakarta

Sumber : Waspada Online

Target Spionase Kedubes Australia di Jakarta

Pembocoran intersepsi Edward Snowden, mantan kontraktor CIA/NSA ke server utama badan intelijen Amerika Serikat telah membuka mata dunia tentang terjadinya skandal mata-mata. 

Badan intelijen AS pada awalnya khawatir Snowden adalah mata-mata yang disusupkan kedalam badan intelijen utama. Ternyata pengambil alihan data intelijen yang juga menyangkut kebijakan militer AS di copy secara acak, bukan dicuri dengan target spesifik.

Snowden membeberkan keterlibatan AS dalam menyadap demikian banyak negara, termasuk kepala pemerintahan, tidak peduli lawan ataupun negara sahabat. Dari 90 pos penyadap, ternyata beberapa stasiun dilakukan juga oleh kelompok komunitas intelijen khusus dengan sandi "5-Eyes" yang terdiri dari AS, Inggris, Australia, Canada dan New Zealand.

Media Fairfax pada hari Kamis (31/10/2013) melaporkan keterlibatan Australian Signals Directorate ( ASD ) dalam program penyadapan dari NSA (National Security Agency), dengan sandi STATEROOM, yang mengumpulkan informasi elektronik intelijen dari fasilitas rahasia dalam beberapa misi diplomatik baik di kedutaannya maupun kantor konsulatnya. Menurut seorang mantan perwira intelijen Australia (anonim), ASD beroperasi, "dari kedutaan Australia di Jakarta , Bangkok , Hanoi , Beijing dan Dili , serta Komisi Tinggi di Kuala Lumpur dan Port Moresby , dan juga  pos-pos diplomatik lainnya ." Dia juga mengatakan Konsulat Australia di Denpasar , Bali , juga telah digunakan untuk sinyal pengumpulan intelijen

Dokumen Snowden tersebut mencatat bahwa operasi dilakukan dengan sangat rahasia oleh tim  dalam ukuran kecil dan  misi mereka yang sebenarnya tidak diketahui oleh sebagian besar staf diplomatik di mana mereka berada. Stasiun itu digunakan untuk mencegat panggilan telepon dan data internet di seluruh Asia.  Terbongkarnya langkah penyadapan telah menuai protes baik dari China, yang menyatakan prihatin dan menuntut klarifikasi dan penjelasan. Pemerintah Malaysia, Thailand , Indonesia dan Papua Nugini juga menyatakan keprihatinan yang serius.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa  menyatakan bahwa pemerintah Indonesia “strongly protests” atas operasi spionase Australia, dan apabila dikonfirmasi benar, hal tersebut, "tidak hanya berupa pelanggaran keamanan , tetapi juga pelanggaran serius terhadap norma-norma diplomatik dan etika." Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Sementara Perdana Menteri Australia Tony Abbott hanya mengatakan bahwa pemerintah tidak melanggar hukum.

Mantan perwira intel Australia tersebut juga mengungkapkan  kepada Fairfax, bahwa "fokus utama pengawasan tim penyadap di Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah "masalah politik , diplomatik dan     ekonomi .     " Dia menjelaskan ,   "Pertumbuhan besar jaringan telepon seluler kini menjadi sebuah anugerah yang besar dan elit politik di Jakarta adalah sekelompok orang yang cerewet." Ini menarik karena si agen menegaskan bahwa para elit politik tadi hanya terus meributkan dan mencurigai badan intelijen Indonesia menyadap mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengetahui ada badan intelijen negara lain yang telah lama menyadap mereka, tanpa disadari. Karena itu dia menyatakan "Jakarta’s political elite are a loquacious bunch."

Fairfax juga melaporkan bahwa eksposur terbaru menggaris bawahi peran sentral agen mata-mata Australia dan penyediaan stasiun khusus untuk operasi pengawasan NSA di Asia . Sama dengan kebijakan pemerintahan Partai Buruh sebelumnya , yang berkomitmen untuk memberikan akses pangkalan militer Australia bagi kepentingan pasukan Amerika untuk menghadapi China. Dengan demikian maka Direktorat Signal Australia (ASD) benar-benar terintegrasi ke dalam jaringan mata-mata elektronik AS yang sangat luas .

Dari dokumen NSA yang bocor, terungkap bahwa tercatat ada empat lokasi penting di  Australia yang berkontribusi memberikan data ke program NSA dengan sandi  X -Keyscore , yang memisahkan data ke dalam aliran nomor telepon, alamat email , log-in dan aktivitas pengguna untuk penyimpanan di bank data besar . Stasiun pengumpul tersebut adalah US-Australian Joint Defence Facility di Pine Gap dekat Alice Springs , dan tiga fasilitas ASD lainnya, yaitu, the Shoal Bay Receiving Station dekat Darwin , the Australian Defence Satellite Communications Station di Geraldton di Australia Barat , dan the naval communications station HMAS Harman di luar kota Canberra.

Harian Sydney Morning Herald pada hari Jumat (1/11/2013) menyampaikan pengakuan mantan agen intelijen Australia,  bahwa  pos ASD "dikhususkan untuk melakukan pengawasan maritim dan militer , khususnya Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), Angkatan Udara (TNI AU), dan komunikasi militer."  Pangkalan Australia di Cocoos Islands kini telah disiapkan sebagai pangkalan bagi pesawat intai tanpa awak (drone) AS dan pesawat tempur , karena  berdekatan dengan  jalur pelayaran strategis di kawasan  Asia Tenggara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nampaknya Australia yang tergabung dalam kelompok komunitas intelijen khusus “lima mata” memang telah melakukan kegiatan spionase melalui kantor kedutaan besarnya di Jakarta dan konsulatnya. Target mereka bukan hanya masalah terorisme saja tetapi Australia juga menyadap serta aktif memonitor masalah perkembangan politik, masalah diplomatik, dan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia.

Amerika Serikat serta Australia jelas sangat berkepentingan dengan rangkaian pemilu dan pilpres, mereka akan berusaha mengetahui siapa pemegang kekuasaan pada tahun 2014, dan bukan tidak mungkin akan adanya campur tangan di dalamnya sesuai dengan kepentingannya. Disamping itu, disebutkan juga bahwa Direktorat Signal Australia juga memonitor perkembangan dua kekuatan militer Indonesia (TNI AL dan TNI AU). Kedua kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang berkemampuan serang strategis yang dikhawatirkan.

Walaupun informasi tentang spionase dari Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia banyak ditanggapi oleh para pejabat tingggi, kini yang terpenting adalah bagaimana Badan Intelijen Negara serta Lembaga Sandi Negara melakukan pemeriksaan sekuriti terhadap sistem pengamanan baik informasi maupun kegiatan dari pejabat. Memang diakui sulit mengatasi penyadapan dari negara lain dengan teknologi yang sudah demikian canggih.

Tetapi jalan selalu ada selama niat, kemauan serta sense of intelligence tetap ditingkatkan dan dilaksanakan. Perang intelijen sudah lama terjadi, karena itu intelijen sebaiknya ditempatkan sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan dan keputusan. Yang kini sangat perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran sekuriti para pejabat dan pemegang data rahasia negara dalam menghadapi penyadapan. Tanpa itu, kita akan terus ditelanjangi, walaupun memang sudah lama tanpa disadari kita memang sudah telanjang bulat.

5 Rencana TNI Untuk Pertahanan Jakarta dari Kemungkinan Invasi Militer

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menyampaikan rencana TNI tentang strategi pertahanan yang tepat untuk Jakarta.

Dalam pandangan TNI, sistem pertahanan nasional bukan hanya di daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah hutan tetapi daerah pada penduduk seperti DKI Jakarta juga harus dijaga ketat. Alasannya, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional.

TNI AD telah melakukan kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata ruang wilayah pertahanan di Jakarta. Selain itu, TNI AD juga akan menempatkan alat pertahanan di kota-kota besar sesuai dengan demografis wilayahnya. Berikut 5 rencana TNI untuk menjadikan Jakarta aman dari sisi pertahanan

1. Penangkis serangan udara di gedung tinggi

TNI AD berencana memasang sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) atau senjata penangkis serangan udara di atas gedung-gedung tinggi di Jakarta.

"Pada gedung tinggi bisa digunakan. Gedung yang ditentukan tempatnya bisa buat rata, sehingga bisa ditempatkan senjata penangkis udara," ujar KSAD Jenderal Budiman dalam acara operasi katarak dan bibir sumbing gratis memperingati hari Juang Kartika di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (01/11).

2. Gedung tinggi zona pendaratan helikopter

TNI berharap di gedung-gedung tertentu di Jakarta dapat juga digunakan sebagai zona pendaratan helikopter logistik yang membawa alat berat seperti radar dan sebagainya.

"Sehingga gedung tinggi ini harus dibuat kokoh, bisa dilandasi helikopter radar dan penembakan penangkis serangan udara," kata KSAD Jenderal Budiman.

Menurut dia, perang masa depan tidak seperti dulu, di hutan atau ditentukan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan perlu dijaga.

3. Pangkalan tank di bawah Monas
TNI berencana membangun pangkalan tank di bawah Monas. Diperkirakan luas pangkalan militer plus parkir bawah tanah dan pusat souvenir di bawah Monas sekitar 160 hektar. Namun detail bangunan seperti apa belum bisa disampaikan.

"Pembangunan dimulai 2014 nanti. Di bawah monas nanti ada underpass strategi pertahanan saat kondisi darurat, yang saling berhubungan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Kemhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Jokowi. Keduanya membicarakan singkronisasi antara strategi penataan ibu kota dengan strategi pertahanan negara.

Apalagi, September dan Oktober lalu, militer Indonesia bakal menerima ratusan tank berat. Tank itu bakal masuk Jakarta, lalu disebarkan di satuan operasional. Selain itu, militer juga bakal menerima roket jarak jauh untuk mengamankan ibu kota, serta sejumlah pesawat tempur dan puluhan tank amfibi.

4. Kemayoran untuk pendaratan pesawat tempur

Gubernur Jokowi akan menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Pertahanan sehubungan penyediaan ruang bagi masuknya peralatan militer. Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah jalan di kawasan Kemayoran bisa dimanfaatkan untuk pendaratan pesawat tempur dengan sedikit mengubah tata ruangnya.

"Di Kemayoran bisa untuk pendaratan pesawat. Karena ada fly over nya itu nanti dipindah menjadi underpass sehingga nanti untuk pendaratan bisa dipakai darurat," kata Jokowi.

5. Marunda untuk jalur peralatan tempur TNI AL

Kawasan Marunda juga dibidik untuk membantu pertahanan melalui laut. Menurut Jokowi, ada lahan seluas 200 hektar di kawasan Marunda yang bisa digunakan untuk peluncuran amfibi. "Di Marunda itu luasnya lebih dari 200 hektar, sebagian wilayah pantainya itu juga nanti bisa digunakan untuk meluncurnya amfibi ke laut. Memang, hal-hal tersebut harusnya sudah kita rancang," kata Jokowi

Parlemen : Indonesia Perlu Rudal Jarak Menengah dan Jarak Jauh

Indonesia Membutuhkan radar canggih, penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prjurit yang handal 

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyarankan adanya strategi pertahanan berlapis di Indonesia. Hal itu disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tentangga.

"Khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan, syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh dan penempatan radar yang canggih," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (31/10/2013).

Hal itu didukung dengan penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prjurit yang handal. Sekjen PDIP itu menyarankan TNI membentuk satuan khusus intelejen cyber army.

"Kita haruss dukung renstra janka pendek kementerian pertahanan dan TNI secara terpadu," kata Tjahjo.

Indonesia, kata Tjahjo, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilyahan daratan luas dan lautan yang relatif kecil tetapi terpadu. Tiongkok yang memiliki daratan luas, mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih.

"Operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan operasi daerah rawan harus jadi prioritas pertahanan TNI," imbuhnya.

Disisi lain, kata Tjahjo, TNI harus prioritas mencermati kawasan Asia Timur dan Pasific disamping pada tataran bilateral juga tetap prioritas.

Selain itu, menurut Tjahjo, yang harus terus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Sebab, kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI.

Disamping pekerjaan rumah TNI yang terus dilakukan seperti menuntaskn reformasi birokrasi TNI dan mengembangkan Trimatra Terpadu serta menuntaskn masalah penghapusan bisnis TNI.

Kemudian, transparansi rekruitmen personil dan Pimpinan TNI serta memberdayakn insdustri pertahanan dann persenjataan dalam negri demi memperkuat postur TNI khususnya diperbatasan.

"Program berkesinmbungn panglima TNI dan renstra jangka pendek,menengah, panjang Kementerian Pertahanan harus terproses bertahap berkesinambungan dan pasti," imbuhnya.